Papua – Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, mengimbau masyarakat dan mahasiswa di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai, teratur, dan sesuai prosedur hukum.
Hal ini dikatakan Theo, menanggapi wacana aksi demonstrasi lanjutan terkait penolakan keberadaan pasukan TNI non-organik di wilayah Papua Pegunungan khususnya di wilayah Kabupaten Jayawijaya, Rabu (10/9/2025).
Menurut Theo setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, namun hak tersebut harus dijalankan dengan tetap menghormati aturan dan tata tertib yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak keamanan agar setiap aksi berjalan tertib dan tidak menimbulkan kericuhan.
“Menyampaikan aspirasi adalah hak semua warga negara, tetapi harus dilakukan sesuai aturan. Koordinasi dengan aparat keamanan penting agar aksi berjalan aman dan tidak menimbulkan konflik,” kata Theo.
Theo meminta masyarakat dan mahasiswa untuk tidak menggelar aksi demo lanjutan. Menurutnya, aspirasi terkait penolakan keberadaan pasukan non-organik yang sebelumnya dilakukan sudah disampaikan secara resmi ke DPR RI. Proses pembahasan sedang berjalan, sehingga masyarakat diimbau bersabar menunggu hasil keputusan pemerintah pusat.
“Aspirasi kita sudah diterima, sekarang prosesnya sedang berjalan di pusat. Jadi, sebaiknya tidak ada aksi lanjutan dan kita menunggu keputusan resmi dari pemerintah,” ujarnya.
Theo juga menyoroti pentingnya dialog terbuka dalam proses penyelesaian aspirasi masyarakat. Ia mendorong DPRD Jayawijaya untuk melibatkan perwakilan mahasiswa, organisasi masyarakat, dan tokoh adat agar suara masyarakat Papua dapat tersampaikan secara langsung dalam forum resmi.
Nantinya, hasil pertemuan antara DPRD Jayawijaya dan pemerintah pusat akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi.
Theo mengatakan, perlunya menjaga etika penyampaian pendapat agar tidak memicu kesalahpahaman antar kelompok maupun antara masyarakat dan pemerintah. Ia mengingatkan agar setiap pihak menghargai kesempatan berbicara orang lain serta tidak melakukan tindakan-tindakan provokatif yang dapat memicu kericuhan.
“Setiap kelompok berhak menyampaikan aspirasi, tetapi mari kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jangan lakukan aksi spontan yang justru bisa memicu konflik,” ucap dia.
Dia berharap, masyarakat dapat menjaga ketenangan, menghindari provokasi, dan mendukung terciptanya situasi kondusif agar roda pembangunan dapat berjalan lancar. Aspirasi masyarakat juga diharapkan dapat tersalurkan dengan baik tanpa harus menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.
“Mari kita jaga keamanan bersama, saling menghargai, dan mengendalikan situasi. Dengan suasana yang aman dan damai, pembangunan di Papua Pegunungan dapat berjalan lebih baik,” kata Theo.(rd)