Papua – Tokoh agama di Tanah Papua, Pendeta Yones Wenda, menyatakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia dan tidak ditempatkan di bawah kementerian. Dukungan tersebut disampaikan di tengah menguatnya wacana reposisi kelembagaan Polri yang kembali menjadi sorotan publik pada awal tahun 2026.
Pendeta Yones Wenda menilai, sebagai kepala negara dan pemegang mandat tertinggi rakyat, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengoordinasikan institusi penegak hukum, termasuk Polri.
Menurutnya, penempatan Polri langsung di bawah Presiden penting untuk menjaga independensi kepolisian dari kepentingan politik sektoral yang berpotensi muncul apabila berada di bawah kementerian.
Pandangan tersebut disampaikan Pendeta Yones saat memberikan refleksi rohani terkait pentingnya stabilitas keamanan di Papua, Selasa (27/1/2026).
Ia menekankan bahwa rantai komando langsung dari Presiden akan menjamin profesionalisme aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.
“Presiden adalah kepala negara kita, bukan kementerian. Jika Polri berada di bawah kementerian, saya khawatir penanganan keamanan akan terhambat oleh birokrasi yang panjang,” ujar Pendeta Yones Wenda di Jayapura.
Sebagai pemuka agama, ia menaruh perhatian besar pada rasa aman masyarakat, khususnya jemaat, dalam menjalankan aktivitas ibadah serta kehidupan sosial dan ekonomi sehari-hari. Menurutnya, Papua memiliki tantangan sosial dan politik yang khas sehingga membutuhkan kebijakan keamanan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi langsung di tingkat nasional.
Pendeta Yones juga menilai bahwa kedudukan Polri langsung di bawah Presiden merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga netralitas kepolisian pada berbagai momentum nasional. Hal tersebut dinilainya sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
“Oleh karena itu, saya sebagai tokoh agama mendukung Polri tetap langsung di bawah Presiden,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia memandang bahwa kondisi keamanan di Tanah Papua sangat bergantung pada kebijakan strategis yang diambil secara cepat melalui koordinasi tingkat tinggi. Menurutnya, posisi Polri di bawah Presiden memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat dalam penegakan hukum.
Pendeta Yones meyakini bahwa perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum akan berjalan lebih efektif apabila Polri tetap menjadi lembaga yang mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada kepala negara.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan demi mendukung keberlanjutan pembangunan di Papua.
Menutup pernyataannya, Pendeta Yones Wenda berharap Polri terus bertransformasi menjadi institusi yang semakin profesional, humanis, dan dicintai rakyat melalui pelayanan yang tulus dan berkeadilan.(rd)
