Manokwari – Polda Papua Barat melalui Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) menggelar Taklimat Awal Audit Kinerja Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 aspek pelaksanaan dan pengendalian terhadap Polda Papua Barat dan Polres jajaran, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare, S.I.K. dan dihadiri Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol. Dr. Sulastiana, M.Si., GRGP., CHCM., CRPP., Tim Audit Kinerja Itwasum Polri, para Pejabat Utama Polda Papua Barat, serta para Kapolres jajaran.
Pelaksanaan taklimat awal ini merupakan tahapan awal dalam Audit Kinerja Itwasum Polri yang bertujuan untuk mengevaluasi aspek pelaksanaan dan pengendalian program kerja pada seluruh satuan kerja.
Audit ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan internal Polri dalam memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan, prinsip tata kelola yang baik, serta mendukung peningkatan kualitas kinerja organisasi.
Melalui audit tersebut diharapkan seluruh satuan kerja dapat memberikan dukungan secara optimal dengan menyampaikan data dan informasi yang akurat, sehingga hasil audit dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat.
Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol. Trihadi Kuncahyo, A.Md., S.E., mengatakan bahwa Audit Kinerja Itwasum Polri merupakan bagian dari upaya pembinaan organisasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas di lingkungan Polri.
“Audit kinerja ini merupakan momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas di setiap satuan kerja. Dengan semangat keterbukaan dan sinergi, kami berkomitmen mewujudkan kinerja yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Kabid Humas.
Ia menambahkan, Polda Papua Barat siap mendukung penuh pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II TA 2026 dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan sebagai bagian dari komitmen Polri Presisi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola organisasi.(rd)
