Papua – Ketua Dewan Pakar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua, Prof. Dr. Idrus Alhamdi, S.Ag., M.Si., menyampaikan pandangan akademisnya terkait dinamika dan wacana yang berkembang belakangan ini mengenai posisi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dalam pernyataannya, Prof. Idrus menegaskan bahwa institusi kepolisian merupakan lembaga negara yang harus dipercaya dan diyakini mampu membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan mitigasi serta penyelesaian berbagai konflik sosial yang terjadi di Tanah Air.
“Institusi kepolisian harus berada langsung di bawah Presiden. Sangat keliru apabila ada pandangan yang menginginkan Polri berada di bawah salah satu kementerian,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa secara geopolitik dan sosiologis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan negara benua. Oleh karena itu, menurutnya, Polri harus berada di bawah Presiden selaku kepala pemerintahan agar mampu menjalankan fungsi pengamanan dan stabilitas nasional secara efektif dari Sabang hingga Merauke.
Lebih lanjut, Prof. Idrus menilai bahwa institusi Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Profesionalitas Polri harus terus dikembangkan, sistem kelembagaan dibenahi, serta independensi institusi dijaga agar tetap berada di bawah komando Presiden sebagai pemegang amanah rakyat.
Ia juga menegaskan bahwa Polri tidak seharusnya berada di bawah kelembagaan lain, karena hal tersebut merupakan bagian dari jati diri dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, pandangan yang ingin mengubah posisi Polri tidak merepresentasikan kondisi dan kebutuhan seluruh wilayah Indonesia.
“Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kami dari Timur Indonesia menegaskan kembali bahwa institusi kepolisian harus berada di bawah Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Prof. Idrus berharap agar institusi Polri tetap kokoh, profesional, dan maju bersama rakyat serta Presiden dalam membangun peradaban baru Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.(rd)
