Papua – Rektor Universitas Yapis Papua, Dr. Ir. Didik Suryamihardja S. Mabui, S.T., M.T., IPM, menyampaikan pandangannya terkait isu yang berkembang di media dan masyarakat mengenai wacana penggabungan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke dalam birokrasi kementerian.
Dalam pernyataannya, Dr. Didik menegaskan ketidaksetujuannya terhadap wacana tersebut. Ia menilai bahwa sistem birokrasi kementerian tidak sejalan dengan karakter dan fungsi institusi Polri yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Institusi Polri merupakan lembaga yang harus tetap independen dan berada langsung di bawah Presiden. Polri tidak boleh digabungkan dengan kementerian mana pun,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa meskipun terdapat berbagai pendapat dari pakar hukum maupun pihak lainnya yang beredar di ruang publik, perbedaan pandangan tersebut patut dihargai. Namun menurutnya, prinsip utama yang harus dijaga adalah independensi Polri sebagai institusi penegak hukum.
Lebih lanjut, Dr. Didik berharap agar Polri tetap berdiri sebagai institusi yang profesional, mandiri, dan bebas dari kepentingan birokrasi kementerian, sehingga mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan terkendali kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Polri.
“Harapan kami, dengan Polri yang independen, masyarakat dapat merasakan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan,” tutupnya.(rd)
